WAMENA — Tiga rekomendasi itu lahir dari diskusi bertema "Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan". Forum menghadirkan akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislatif, pegiat HAM, pemuda, mahasiswa, serta unsur TNI dan Polri.
Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, menilai konflik di Papua perlu dibicarakan secara terbuka agar pemerintah dan masyarakat bisa mencari jalan keluar yang diterima berbagai pihak.
"Konflik yang terjadi di Papua ini harus dibicarakan, terutama pemerintah harus bicara, agar bisa mencari jalan keluar damai. Jangan kita biarkan konflik ini terus terjadi, tetapi tidak ada yang bicara," kata Yops.
Apa Isi Tiga Rekomendasi Itu?
Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan/DPRD dan MRP. Papua Muda Progresif mendorong kedua lembaga membuat regulasi daerah sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat sipil dan masyarakat adat.
Rekomendasi kedua meminta eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat. Dialog itu diharapkan membahas kekerasan, konflik sosial, konflik politik, hingga konflik antarsuku di Papua Pegunungan secara adil dan bermartabat.
Rekomendasi ketiga ditujukan kepada seluruh pihak yang berkonflik agar segera menghentikan kekerasan, terutama tindakan yang berpotensi mengorbankan masyarakat sipil. Forum juga menyerukan agar nilai ajaran agama Kristen tetap dipegang dalam kehidupan masyarakat.
Mengapa Memilih Jalur Dialog, Bukan Turun ke Jalan?
Yops menyatakan pihaknya memilih dialog dan pembahasan intelektual sebagai cara menyampaikan aspirasi.
"Sebenarnya ada banyak jalan untuk menyampaikan aspirasi, di mana teman-teman bisa turun jalan dan lain sebagainya, tetapi kami memilih menyampaikan aspirasi dengan jalan yang lebih intelektual," ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membantu meneruskan hasil rekomendasi kepada pemerintah pusat jika ada persoalan yang butuh kebijakan tingkat nasional.
Tenaga Kesehatan dan Pengajar Ditarik ke Perkotaan
Forum juga menyoroti dampak situasi konflik terhadap pelayanan dasar. Yops menyebut penarikan sebagian tenaga kesehatan dan tenaga pengajar dari sejumlah wilayah ke perkotaan sebagai persoalan yang perlu perhatian pemerintah.
"Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketika pelayanan ditinggalkan, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri," ungkapnya.
Menurut Yops, pendidikan dan kesehatan tetap dibutuhkan masyarakat meski kondisi keamanan belum sepenuhnya stabil.
Lima Wilayah yang Diminta Jadi Perhatian Bersama
Ketua Panitia Diskusi Publik, Jasman Yalegat, menyebut persoalan kemanusiaan, konflik bersenjata, dan situasi Papua yang kian memprihatinkan butuh keterlibatan semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat sipil.
Jasman menyoroti Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, dan Yahukimo sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian bersama.
"Persoalan kemanusiaan, konflik bersenjata serta situasi Papua yang kian memprihatinkan ini perlu adanya keterlibatan semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat sipil," kata Jasman.
Ia menegaskan diskusi tersebut bukan kegiatan seremonial. Gagasan yang muncul akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang.
"Tujuan diskusi publik ini merupakan salah satu alternatif yang bisa menjadi ruang penyatuan gagasan dari berbagai pihak. Kemudian dapat dirumuskan secara bersama-sama dan ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif," jelasnya.
Catatan Komnas HAM soal Dampak Konflik
Dorongan perlindungan masyarakat sipil menjadi bagian pembahasan kondisi HAM di Papua. Dalam materi yang disampaikan, Komnas HAM disebut mencatat dampak kekerasan dan konflik terhadap hak-hak sipil serta kehidupan masyarakat di Papua.
Papua Muda Progresif berharap hasil diskusi tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah konkret. Tindak lanjut rekomendasi itu bergantung pada lembaga yang memiliki kewenangan.