JAKARTA — Angka Rp4.100 triliun itu disampaikan Suahasil dalam keterangan pers di Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026). Menurutnya, ini kali pertama belanja negara menembus ambang Rp4.000 triliun sejak Indonesia merdeka.
"Belanja negara kita desain Rp4.100 triliun. Ini adalah pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia di mana belanja negara menembus Rp4.000 triliun," ujar Suahasil.
Kesepakatan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR RI diteken pada 29 September 2026. Pendapatan negara ditargetkan Rp3.435 triliun, sementara defisit dijaga di angka Rp671 triliun atau setara 2,4 persen PDB.
Defisit Dijaga di Bawah 3 Persen PDB
Suahasil menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah batas maksimal 3 persen terhadap PDB. Efisiensi fiskal akan terus didorong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, efisiensi fiskal tidak berarti belanja negara dipangkas. Pemerintah memilih memperbesar penerimaan negara sekaligus memastikan setiap anggaran dibelanjakan secara optimal.
"Dan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kita akan terus mencari efisiensi fiskal, tapi kalau kita bilang efisiensi fiskal bukan berarti belanjanya dikecilkan, tetapi pendapatannya kita perbesar dan belanjanya digunakan secara efisien," jelasnya.
Pajak dan PNBP Jadi Tumpuan Penerimaan
Untuk memperkuat penerimaan negara, Suahasil menyoroti peran Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di sektor perpajakan, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan penerimaan, tetapi juga memberikan insentif kepada dunia usaha dan masyarakat. Suahasil mengungkapkan, pemerintah sengaja tidak memungut seluruh potensi penerimaan pajak sebagai bagian dari kebijakan insentif perpajakan.
Ia menyebut potensi rasio pajak Indonesia sebenarnya dapat mencapai sekitar 12 persen terhadap PDB. Namun, pemerintah memilih tidak memungut potensi penerimaan setara sekitar 2 persen dari PDB agar dana tersebut tetap beredar di masyarakat.
"Jadi, kalau tax ratio kita dibilang rendah 10%, sesungguhnya yang bisa dikumpulkan itu 12%, tapi dengan sengaja 2%-nya tidak dikumpulkan supaya apa? Supaya 2% ini terus beredar di tengah masyarakat dan itu merupakan bagian dari insentif perpajakan," tutup Suahasil.
Realisasi APBN hingga September 2026
Realisasi APBN hingga akhir September 2026 masih berada dalam jalur yang direncanakan. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN.
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp2.660,5 triliun. Suahasil menyebut percepatan penyerapan belanja diperkirakan berlangsung pada November dan Desember.
Dengan realisasi pendapatan yang lebih rendah dibandingkan belanja, APBN hingga September 2026 mencatatkan defisit Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap PDB.