Jembatan Kuning Wandos Penghubung Biak-Supiori Rusak Berat, Pelajar Desak Pemprov Papua Segera Bangun Jembatan Baru
BIAK — Tuntutan warga muncul setelah hasil peninjauan Penjabat Sekda Biak Numfor Zacharias L. Mailoa bersama Dinas PUPR beberapa waktu lalu menyatakan Jembatan Kuning Wandos tidak layak dilalui kendaraan roda empat. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 4 meter yang dibangun sejak era 1980-an itu kini dalam kondisi kritis dan aksesnya terbatas hanya pada satu sisi.
Seorang pelajar, Anike Pombos, mengungkapkan kekhawatirannya saat menyeberangi jembatan tersebut setiap hari menuju sekolah. "Kami pelajar tiap hari lewat sini untuk ke sekolah, kalau jembatan begini terus, kami takut dan aktivitas juga terhambat. Kami minta pemerintah secepatnya bangun jembatan baru," ujarnya.
Usulan Jembatan Darurat agar Akses Tidak Lumpuh Total
Sekretaris Dinas PUPR Biak Numfor, Darma Setyawan, menyatakan solusi jangka panjang untuk persoalan ini adalah pembongkaran total dan pembangunan jembatan baru oleh Pemerintah Provinsi Papua. Namun, untuk menjaga mobilitas warga tetap berjalan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan jembatan darurat.
"Karena status Jembatan ini adalah ruas jalan provinsi, sehingga Pemda Biak Numfor akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemkab Supiori untuk mengusulkan penanganan ke Pemerintah Provinsi Papua," kata Darma Setyawan.
Imbauan Keselamatan bagi Pengguna Jalan
Penjabat Sekda Biak Numfor Zacharias L. Mailoa telah mengimbau masyarakat di dua kabupaten untuk sementara waktu tidak melintasi jembatan tersebut, baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Langkah ini diambil demi keselamatan bersama mengingat kondisi struktur jembatan yang sudah tidak memungkinkan lagi menahan beban.
"Kita semua berharap proses pembangunan jembatan baru dapat segera terealisasi agar aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat di perbatasan Biak-Supiori tidak terganggu," ucap Sekda Mailoa.
Dampak bagi Aktivitas Ekonomi dan Pendidikan
Jembatan Kuning Wandos selama ini menjadi urat nadi penghubung dua kabupaten di Pulau Biak. Kerusakan parah yang terjadi tidak hanya menghambat pelajar yang hendak bersekolah, tetapi juga mengganggu distribusi logistik dan mobilitas warga yang bekerja di sektor ekonomi antarwilayah.
Dengan adanya usulan pembangunan jembatan darurat, diharapkan akses masyarakat dapat segera pulih sebelum proses pembangunan jembatan permanen yang baru dimulai. Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Papua merespons cepat usulan tersebut agar aktivitas harian tidak terus terhambat dan risiko keselamatan dapat diminimalisir.
