Transaksi UMK dan Koperasi di E-Katalog Papua Capai Rp51,63 Miliar, Tembus 50,65 Persen dari Total Belanja Pemprov
JAYAPURA — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Sohna Musaad, mengungkapkan bahwa capaian tersebut menunjukkan peran pelaku UMK dan koperasi dalam memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah melalui sistem digital semakin besar.
"Pada semester pertama 2026 ini kami berhasil membukukan nilai transaksi UMK-Koperasi sebesar Rp51,63 miliar melalui Katalog Elektronik atau mencapai 50,65 persen dari total transaksi pengadaan barang dan jasa senilai Rp101,94 miliar," katanya di Jayapura, Rabu.
Produk Lokal Mendominasi Kategori Pengadaan Barang
Menurut Sohna, nilai transaksi UMK dan koperasi telah melampaui separuh dari total transaksi pengadaan melalui e-Katalog. Kondisi ini menjadi indikator bahwa kebijakan afirmasi bagi pelaku usaha lokal mulai memberikan hasil yang nyata.
Transaksi terbesar pada periode tersebut berasal dari kategori pengadaan barang. Sementara itu, sektor konstruksi menjadi bidang usaha yang memberikan kontribusi nilai transaksi paling besar sepanjang semester pertama.
Batik Papua Hingga Ternak Babi Masuk Katalog Digital
Berbagai produk unggulan lokal mulai dipasarkan melalui Katalog Elektronik. Di antaranya pakaian dan seragam Batik Papua, komoditas peternakan seperti ternak babi, serta produk makanan dan minuman hasil usaha masyarakat.
Pemanfaatan e-Katalog tidak hanya meningkatkan transparansi pengadaan, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi pelaku UMK dan koperasi. Pemerintah daerah menjadi pembeli tetap melalui belanja APBD, sehingga pelaku usaha lokal memiliki gambaran jelas atas permintaan pasar.
BPBJ Perluas Akses dan Pendampingan bagi Pelaku Usaha Lokal
Ke depan, BPBJ Papua bakal terus memperluas akses pelaku usaha lokal dengan memfasilitasi pendaftaran produk pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
"Kami memberikan bimbingan teknis, serta melakukan pendampingan agar produk memenuhi standar yang dipersyaratkan," ujar Sohna.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak produk lokal Papua masuk dalam rantai pengadaan pemerintah, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di berbagai kabupaten/kota.
