SENTANI — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura Korri Simbolon menyatakan 11 penerima diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 sampai 4. Proses asesmen dilakukan langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun ke lapangan.
"Petugas yang asesmen ke rumah mereka adalah pendamping PKH. Dari pendamping PKH yang mengusulkan 11 nama sehingga saat ini mereka mendapatkan bantuan," kata Korri.
Dana Rp25 Juta per Rumah, Dibukukan per Kelompok
Pelaksana program BSPS dari Dinas Perumahan dan Permukiman, Krismas, merinci besaran bantuan tahap pertama. Dana pekerjaan tahap pertama sekitar Rp21.500.000 untuk material dan Rp3.500.000 untuk upah tukang.
Sebelas rumah tersebut tersebar di Doyo Baru, Doyo Lama, Yakonde, dan Sentani Kota. Penerima manfaat menerima kunci rumah dalam kondisi jadi, bukan uang tunai.
"Mereka kira terima uang bikin sendiri. Tidak. Semua real terima jadi. Bahan masyarakat terima di tempat," pungkas Krismas.
Korri menekankan sosialisasi penting agar penerima memahami mekanisme bantuan. Rekening dibukakan per kelompok, diharapkan dalam satu wilayah, sehingga dana turun ke kelompok penerima.
"Mereka dibukakan rekening per kelompok, diharapkan satu wilayah. Jadi dana itu turun di kelompoknya mereka. Jangan sampai ada perkiraan mereka akan diberikan uang tunai," jelasnya.
Aturan BSPS: Penerima yang Tukang Tetap Tak Boleh Kerjakan Rumahnya Sendiri
Dalam aturan BSPS, penerima yang berprofesi tukang tetap tidak boleh mengerjakan rumahnya sendiri atas namanya. Korri menyebut pekerjaan harus melalui nama orang lain meski yang bersangkutan yang mengerjakan.
Dinas Sosial juga mengingatkan agar material bantuan tidak disalahgunakan. Korri mengungkap pernah ada kejadian dana cair tetapi bahan-bahan justru dijual.
"Pernah ada kejadian dananya cair tapi bahan-bahannya malah dijual. Jadi harapan kami bahan itu betul-betul digunakan untuk rehab rumahnya," tegasnya.
Dari 11 Nama Usulan Awal, Hanya 4 Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat yang Lolos Verifikasi
Koordinator PKH Kabupaten Jayapura, Rahayu, mengungkap awalnya 11 nama yang diusulkan adalah orang tua siswa Sekolah Rakyat binaan Kementerian Sosial. Setelah verifikasi lapangan, hanya 4 yang dinyatakan layak menerima BSPS.
"Awalnya 11 nama ini adalah orang tua yang anak-anaknya sekolah di Sekolah Rakyat. Ketika verifikasi di lapangan, yang layak ada 4 dari BSPS. Sisanya 7 kami rekrut penggantinya dari keluarga penerima manfaat PKH dan Sembako," jelas Rahayu.
Rahayu mengaku keberatan dengan penggantian tersebut. Beberapa calon penerima awal yang tidak lolos berasal dari wilayah yang sangat membutuhkan, seperti Kaureh, Yapsi, Demta, Ravenirara, dan Yongsu Spari.
"Kami berat juga untuk diganti, tapi tetap kami usahakan agar yang tidak ter-cover kemarin tetap kami usulkan di kemudian hari," ujarnya.
Kriteria Penerima Tak Pilah Status OAP, Sekitar 80 Persen Orang Asli Papua
Krismas menegaskan pihaknya tidak memilah status Orang Asli Papua (OAP) atau non-OAP karena data berasal dari Dinas Sosial. Menurutnya, hampir semua penerima merupakan OAP, sekitar 80 persen.
Program BSPS di Kabupaten Jayapura telah memasuki tahap ke-8 dan akan berlanjut ke tahap 11 dan seterusnya. Dinas Sosial akan memperkuat kerja sama dengan pendamping PKH untuk memverifikasi setiap proposal rumah tidak layak huni yang masuk.
"Proposal yang masuk di Dinas Sosial akan kami kerjasamakan dengan pendamping PKH untuk asesmen turun ke lapangan. Harapan kita semakin banyak masyarakat yang terbantu," kata Korri.
31 Siswa Sekolah Rakyat Asal Kabupaten Jayapura, 4 Penerima Bedah Rumah Bersyukur
Korri menyampaikan testimoni dari 4 orang tua siswa Sekolah Rakyat penerima bedah rumah. Mereka bersyukur anaknya berubah setelah masuk Sekolah Rakyat berasrama di Pasir II Loka Bina Karya (LBK) dan di Tanah Hitam.
"Mereka sampaikan anaknya yang tadinya nakal dan main-main, setelah di Sekolah Rakyat berprestasi. Perilakunya berubah, kesehatannya bagus, tutur katanya lebih baik, lebih disiplin, dan saat libur bisa membantu orang tua. Mereka sampaikan terima kasih untuk Presiden, Kemensos, Dinsos, dan pendamping," katanya.
Total siswa Sekolah Rakyat asal Kabupaten Jayapura saat ini berjumlah 31 anak, terdiri dari jenjang SD, SMP, dan 1 orang SMA.