JAYAPURA — Sekretaris Umum BPHS Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Dominggus Yulius Pigay, M.Th, menyampaikan sikap gereja melalui keterangan tertulis pada Jumat (24/9/2026). Ia menegaskan negara wajib menghargai harkat dan martabat orang asli Papua dalam krisis kemanusiaan yang berlangsung di Tanah Papua.
Dalam peristiwa di Yahukimo, sepuluh warga sipil usai mendulang emas ditembak aparat keamanan. Enam orang tewas, sementara empat lainnya ditemukan dalam kondisi kritis.
Gereja menduga penembakan dilakukan aparat gabungan Satgas Damai Cartenz. Peristiwa itu disebut terjadi bersamaan dengan pelarangan ibadah Minggu pagi di wilayah tersebut.
Empat Sikap Resmi Sinode Kingmi di Tanah Papua
Sinode Kingmi menyampaikan sikap pastoral dalam empat poin yang ditujukan kepada negara, aparat keamanan, dan pihak-pihak yang berkonflik di Tanah Papua.
- Meminta TNI-Polri dan TPNPB-OPM sama-sama mencari cara penyelesaian konflik bersenjata agar nyawa masyarakat sipil terjaga, dengan memastikan kedua pihak menaati hukum perang atau hukum humaniter internasional.
- Menuntut penyelesaian utuh atas perlakuan rasisme terhadap orang asli Papua, yang tercermin dari perampasan sumber daya alam, perampasan tanah adat, pengungsian, kriminalisasi masyarakat sipil, ketidakadilan, pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusiaan, hingga pengrusakan lingkungan alam.
- Meminta negara memberi akses kepada Tim Pencari Fakta dari Pacific Island Forum (PIF) dan Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memantau dan menyelidiki berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Papua.
- Menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi untuk mengevaluasi total kinerja Panglima TNI dan Kapolri dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di Tanah Papua.
Seruan Evaluasi Kinerja Panglima TNI dan Kapolri
Poin keempat menjadi seruan paling tegas dalam surat pastoral tersebut. Gereja meminta evaluasi menyeluruh atas kinerja pimpinan tertinggi TNI dan Polri, dengan penekanan khusus pada penanganan keamanan di Tanah Papua.
"Kami menyerukan kepada bapak presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi untuk mengevaluasi total kinerja Panglima TNI dan Kapolri dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di Tanah Papua," ujar Pendeta Dominggus melalui keterangan tertulis BPHS Gereja KINGMI di Tanah Papua, Jumat (24/9/2026).
Gereja dan masyarakat korban meminta komitmen negara secara tegas untuk menyelesaikan peristiwa ini dengan berdasar kepada prinsip hak asasi manusia (HAM) dan pendekatan holistik agar terwujud perdamaian di tengah-tengah masyarakat.
Kritik atas Pendekatan Keamanan yang Dinilai Jadi Mesin Kekerasan
Dalam siaran persnya, Sinode Kingmi menilai pendekatan negara yang fokus mengedepankan keamanan dan stabilitas politik telah melahirkan sejumlah kejahatan kemanusiaan. Gereja menyebut pendekatan itu menghasilkan berbagai bentuk pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat umum dan orang asli Papua secara khusus.
"Pendekatan negara yang fokus mengedepankan pendekatan keamanan, stabilitas politik telah menjadi mesin kekerasan yang melahirkan sejumlah kejahatan kemanusiaan, berbagai bentuk pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat pada umumnya dan orang asli Papua secara khusus di atas tanah Papua," tulisnya dalam siaran pers.
Gereja juga mengutip Yehezkiel 34:4 sebagai dasar kritiknya terhadap negara. Ayat itu menyoroti kegagalan menggembalakan yang lemah, mengobati yang sakit, membalut yang luka, membawa pulang yang tersesat, dan mencari yang hilang.
Penutup: Seruan agar Senjata Tak Jadi Alat Penyelesaian Masalah
Siaran pers BPHS Gereja KINGMI di Tanah Papua ditutup dengan satu pernyataan sikap. Gereja meminta semua pihak tidak membiasakan diri menggunakan senjata untuk menyelesaikan masalah.
"Jangan biasakan diri menggunakan senjata untuk menyelesaikan masalah, tetapi gunakan pikiran sehat sebagai senjata kebenaran untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia," demikian penutup siaran pers tersebut.
Hingga keterangan tertulis itu diterbitkan, belum ada respons resmi dari Mabes TNI, Polri, maupun Istana terkait seruan evaluasi kinerja Panglima TNI dan Kapolri tersebut.